PEMERINTAH dianggap masih memerlukan strategi tambahan untuk memerangi praktik judi online yang terus berkembang di Indonesia.
Salah satu langkah yang dinilai efektif adalah memperketat regulasi terkait registrasi kartu SIM (Subscriber Identity Module).
Anggota Komisi I DPR, Frederik Kalalembang, menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Pleno Audiensi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Frederik menjelaskan, banyak pelaku judi online memanfaatkan SIM card yang didaftarkan dengan data palsu untuk membuat akun di platform perjudian.
Hal ini menyebabkan aparat penegak hukum kesulitan melacak jejak para pelaku.
“Pemerintah selama ini sudah cukup baik dalam memblokir dan menutup situs judi online,” ujar Frederik.
“Namun, kita harus waspada karena banyak e-wallet yang terhubung dengan SIM card berbasis data palsu. Ini membuat pelaku sulit dilacak karena datanya tidak valid,” ujar politikus Partai Demokrat tersebut.
Usulan Pembatasan SIM Card
Frederik mengusulkan agar pemerintah membatasi jumlah SIM card prabayar yang dapat dimiliki seseorang, yakni maksimal dua kartu.
Menurutnya, langkah ini dapat membantu menertibkan data pengguna sekaligus menekan berbagai tindak kejahatan lain, seperti penipuan dan pemerasan.
“Jika data SIM card sudah tertib dan sesuai identitas perorangan, kita tidak hanya bisa meminimalisasi judi online, tapi juga kejahatan lain yang melibatkan penggunaan kartu tersebut,” jelas Frederik.
Pentingnya Kolaborasi Antarinstansi
Frederik juga menekankan perlunya kolaborasi erat antara pemerintah, provider telekomunikasi, kepolisian, dan PPATK untuk memastikan pengawasan yang lebih ketat.
Ia berharap upaya ini dapat dilakukan dengan dukungan penuh dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Saya kira Bu Menteri Komdigi sudah melakukan langkah pembelaan internal dengan baik. Ke depan, kita perlu memperkuat kerja sama ini demi pengawasan yang lebih maksimal,” imbuhnya.
Ia optimistis, jika pengawasan registrasi SIM card dapat dilakukan secara ketat dan terintegrasi, masalah judi online di Indonesia akan lebih mudah diatasi.
Frederik juga berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menerapkan usulan tersebut demi keamanan digital yang lebih baik di masa mendatang.
