Sejak masa kampanye, Presiden Prabowo Subianto terus menggaungkan hilirisasi sebagai salah satu upaya untuk mendorong Indonesia sebagai negara maju di masa depan. Dengan hilirisasi, lanjutnya, sumber daya alam Indonesia tidak akan dijual mentah dengan harga murah.
Ia pun menegaskan akan terus mendorong kebijakan tersebut. “Kekayaan (sumber daya alam) Indonesia harus diolah di bumi Indonesia, oleh anak-anak Indonesia,” tegasnya.
Menurutnya, sumber daya alam, seperti bauksit dan nikel, yang dikelola secara mandiri akan membawa Indonesia menjadi negara kuat. Baca juga: Dampak Nyata Kebijakan Hilirisasi di Bawah Kepemimpinan Jokowi Prabowo menilai, pengelolaan sumber daya alam secara mandiri akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang diharapkan dapat menekan angka kemiskinan.
Mitologi Phoenix di Balik Jejak Panjang Tragedi Kebakaran Perkotaan Artikel Kompas.id Komitmen itu pun bukan sekadar janji kampanye belaka.
Saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna perdana di Ruang Sidang Kabinet, Jakarta, Rabu (23/10/2024), ia menginstruksikan kementerian terkait untuk segera merumuskan program hilirisasi 26 komoditas utama yang harus dikejar dalam waktu dekat.
“26 komoditas proyek-proyek yang vital dalam 26 komoditas tersebut yang harus dihilirisasi segera dirumuskan, bikin daftar, dan kita segera untuk mencari dana sehingga kita bisa mulai hilirisasi dengan waktu yang sesingkat-singkatnya,” tegas Presiden Prabowo, dilansir dari laman Sekretariat Presiden, Rabu.
Oleh karena itu, ia meminta kepada para menteri terkait agar segera menginventarisasi proyek penting untuk hilirisasi. Lanjutkan progres hilirisasi Jokowi Hilirisasi merupakan agenda yang selalu didorong Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pilar utama kebijakan ekonomi nasional selama dua periode pemerintahannya.
Bahkan, Jokowi pun meminta agar hilirisasi terus dilanjutkan di pemerintahan berikutnya dan tidak mundur dengan alasan apa pun.
“(Rinciannya) pada 2022 itu Rp 348 triliun, kemudian di 2023 itu Rp 229 triliun. Per tahunnya juga sangat besar sekali. Nilai tambah di sektor ESDM ini sangat penting sekali. Karena nilainya sangat besar sekali,” ucap dia.
Kebijakan hilirisasi pun turut mendongkrak realisasi investasi di Indonesia. Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat, sepanjang triwulan III-2024, realisasi investasi mencapai Rp 431, 48 triliun atau meningkat 15,24 persen periode yang sama tahun sebelumnya.
Angka tersebut berkontribusi pada pemenuhan 26,15 persen dari total target investasi 2024 dan menjadi wadah penyerapan tenaga kerja hingga 650.172 orang. Dampak nyata bagi dunia usaha Ketua Umum (Ketum) Asosiasi Pemasok Energi Mineral dan Batubara Indonesia (Aspebindo) Anggawira megatakan, hilirisasi telah memberikan dampak positif bagi dunia usaha.
“Misalnya, dari sisi nikel, sebelum adanya larangan ekspor biji nikel, devisa yang masuk hanya sekitar 3 miliar dollar Amerika Serikat (AS),” ujarnya.
Kebijakan itu pun secara langsung memberikan dampak positif bagi perekonomian Tanah Air. Setelah larangan tersebut diterapkan, kata Anggawira, devisa negara meningkat hingga 34 miliar dollar AS. Neraca perdagangan Indonesia juga tumbuh positif selama 53 bulan berturut-turut.
Menurutnya, salah satu keberhasilan utama dari hilirisasi adalah pengembangan industri nikel. Dengan larangan ekspor bijih nikel, Indonesia berfokus pada pengolahan dan pemanfaatan nikel di dalam negeri. Anggawira menilai, hal itu tidak hanya meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru.
“Keberhasilan ini juga terlihat pada proyek smelter yang diresmikan di Gresik, hasil renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia (PTFI), yang memungkinkan Indonesia mengontrol produksi tembaga dan mineral lainnya secara lebih efektif,” tandas Anggawira.
