Kesejahteraan buruh jadi salah satu komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah juga berupaya memperjuangkan hak-hak buruh.
Atas dasar tersebut, pemerintah terus mengupayakan dialog dan solusi konkret bagi para pekerja dalam menghadapi rencana aksi demo buruh se-Jabodetabek yang pada 24 Oktober 2024.
Adapun tuntutan utama massa ada dua, yakni kenaikan upah minimum sebesar 8-10 persen dan pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya terkait klaster ketenagakerjaan dan perlindungan petani.
Di sisi lain, langkah-langkah drastis seperti aksi demonstrasi dan mogok kerja harus dilihat secara kritis, karena dapat berdampak buruk bagi stabilitas ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Sebagai pemimpin bangsa, Presiden Prabowo memahami betul pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan buruh dan pengusaha.
Dalam kepemimpinannya, fokus untuk memperjuangkan keadilan sosial dan ekonomi menjadi prioritas, terutama bagi kalangan pekerja.
Beliau bertekad untuk mengelola kekayaan bangsa dengan sebaik-baiknya, agar hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia, termasuk buruh.
Karena itu, langkah provokatif seperti aksi mogok kerja berpotensi mengganggu pencapaian tujuan besar yang sedang diupayakan pemerintah dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Di bawah pemerintahan Presiden Prabowo, Kementerian Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Menaker Yassierlim, terus berusaha mencari solusi terbaik bagi buruh.
Menaker menegaskan bahwa permasalahan ketenagakerjaan harus dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, tidak hanya sebagai masalah buruh semata, tetapi juga bagaimana memastikan investasi dan ekonomi Indonesia tetap tumbuh.
Peran pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara buruh dan pengusaha menjadi sangat penting.
Pemerintah tidak hanya berfokus pada upah, tetapi juga mendorong reformasi yang lebih besar, termasuk digitalisasi dan penegakan hukum yang tegas untuk memberantas korupsi di sektor ketenagakerjaan.
Menaker Yassierlim juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam menjaga kestabilan hubungan industrial.
Pemerintah ingin memastikan bahwa kesejahteraan buruh dapat tercapai tanpa harus mengorbankan stabilitas ekonomi nasional.
