Kampanye citra Papua sebagai tanah damai sangat penting dilakukan demi menjaga persatuan dan kesatuan untuk iklim investasi.
Tokoh muda Papua, Ali Kabiay mengatakan jika selama ini warga Papua hidup berdampingan dengan berbagai suku dan ras berjalan secara harmonis.
Meski masih ada hambatan keamanan di beberapa wilayah Papua, namun Ali Kabiay meyakinkan bahwa Papua sebagai barometer Kebhinekaan.
“Maka dari itu, salah satu faktor yang kami lihat sangat penting untuk mendukung keberlangsungan yang baik di Tanah Papua adalah bagaimana kita mendukung faktor keamanan,” kata Ali saat webinar bertajuk ‘Papua tanah Damai: Mengokohkan Rasa Sebangsa dan Mewujudkan Nir Kekerasan’ yang dikutip dari akun YoTube INC TV pada Jumat (12/7/2024).
Ali Kabiay mengajak masyarakat untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga tali silaturahmi, tali persaudaraan dan tali toleransi antarsesama umat, suku dan ras dapat dijaga dengan baik.
“Kami berharap, papua dibangun dengan semangat kolaborasi antara orang asli Papua dengan saudara-saudara dari daerah lainnya, sehingga Papua dapat dibangun lebih baik, bermoral dan bermartabat,” tuturnya.
“Persoalan di Papua kadang dipicu oleh media sosial, jadi tolong teman-teman di luar sana di seluruh Indonesia atau di luar negeri, mari bantu kami di Papua untuk menyuarakan hal hal yang positif tentang Papua. Karena Papua tanah damai, tanah yang aman,” tambahnya.
Ali Kabiay menyebut jika keamanan di Papua sangat penting untuk menunjang berbagai sektor yang ada, termasuk investasi.
“Negara-negara ini bisa maju dengan pesat karena mereka mengedepankan sektor keamanan, sehingga begitu wilayahnya aman maka dengan sendiri sektor ekonomi, sektor pendidikan, budaya, investasi dan daya beli bisa berkembang dengan sendirinya,” jelas dia.
Sementara itu tokoh senior Papua Barat, Ismail Sirfefa menegaskan, nirkekerasan adalah cara terbaik untuk mewujudkan perdamaian dari suatu konflik atau pertikaian.
Pendekatan dan mekanisme nirkekerasan dapat dilakukan dengan cara pendekatan sosiologis, antropologis, religius, dan humanis bersama mekanisme musyawarah, perundingan, dialog, silaturahmi antara dua pihak atau lebih yang bertikai.
“Perlu adanya tata kelola penyelesaian konflik yang terpadu untuk perdamaian Papua, Musyawarah, dialog, karena itu silaturahmi harus dijadikan sebagai media interaksi perdamaian dalam pertikaian atau konflik sosial,” jelas tokoh Adat Kuri Wamesa Papua Barat ini.
Sedangkan Dekan Fakultas Islam Unusia Jakarta, Dr. Ahmad Suaedy, menuturkan keberagaman suku dan budaya yang ada di Tanah Papua. Dia menyebut, umlahnya mencapai 261 suku dengan 326 bahasa, dan angka ini belum termasuk suku para pendatang.
“Mereka juga cukup beragam dalam merespon tentang sistem kepemimpinan yang tergantung karakteristik dan budaya mereka,” imbuhnya.
Menurut dia, pada masa prakolonial, terdapat akar yang sangat kuat bahwa terdapat perjumpaan Melanesia-Nusantara yang sudah terjadi ribuan tahun yang berbeda dengan Melanesia-Pasifik.
Papua merupakan bagian dari Melanesia-Nusantara, hal ini dapat dilacak adanya bangsa Papua yang sudah mengenal bahasa Melayu kuno.
“Ini artinya, sebenarnya masyarakat Papua sudah sangat terbuka dan bervariasi dalam menerima adanya hal baru dari luar Papua dan telah menyatu dengan bangsa Nusantara lainnya,” ungkap dia.
Dia juga menyarankan program pengenalan sejarah dan budaya Papua secara mendalam menjadi prioritas bagi pembangunan Papua. Dengan begitu, proses formalisasi kepemimpinan berjalan dengan baik dan kebijakan pemerintah juga tepat sasaran.
Hal sama disampaikan pakar terorisme UI, Muhammad Syauqillah, mengatakan banyak pendekatan yang telah dilakukan pemerintah, mulai dari pendekatan keamanan, pendekatan pembangunan.
Namun, pendekatan kebudayaan harus ditekankan lebih maksimal lagi untuk makin mengokohkan integerasi komponen-komponen di Papua yang cukup beragam.
“Hal-hal kecil terkait budaya Papua harus diutamakan, seperti halnya masalah ikon sewaktu PON tahun 2021. Ikon orang asli Papua harus diutamakan karena hal itu cukup sensitif bagi masyarakat Papua sebagai penghargaan budayanya,” katanya.
“Jika hal-hal ini saja kita tidak mampu, tentu akan berimplikasi kepada kepercayaan orang Papua terhadap pemerintah pusat. Kebijakan apapun terkait dengan Papua perlu melibatkan orang asli Papua, sehingga nafas kebijakan itu sejalan dengan keinginan mereka,” ucapnya.
