Pemerintah Kabupaten Merauke dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait menandatangani 9 komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kabupaten Merauke. 

Penandatanganan dilakukan saat rembuk stunting tahun 2024 sekaligus penentuan 20 lokasi khusus prioritas stunting yang akan dilakukan intervensi bersama di tahun 2025 menghadirkan 14 OPD terkait, pimpinan TNI dan Polri serta narasumber Muhamad Jumhadi selaku Tenaga Ahli Iney Banda Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Kementrian Dalam Negeri. 

Sembilan komitmen pelaksanaan percepatan penurunan stunting tersebut adalah;

1. Berdasarkan data EPPGBM Kabupaten Merauke tahun 2023 sebesar 16, 5 persen maka ditargetkan penurunan angka stunting di Kabupaten Merauke di tahun 2024 sebesar 1 persen dan tahun 2025 sebesar 1, 5 persen.

2. Menyepakati secara bersama-sama meningkatkan kualitas pelaksanaan 8 aksi konvergensi pencegahan dan penurunan stunting

3. Mengarahkan program dan kegiatan penurunan stunting tahun 2024 dan 2025 pada kampung-kampung lokasi prioritas

4. Menyepakati bahwa OPD terkait dan pemerintah kampung dan kelurahan akan memprioritaskan alokasi kebutuhan pendanaan program dan kegiatan terkait pencegahan dan penurunan stunting dalam APBD dan APBN

5. Meningkatkan peran distrik dalam mendukung kampung atau kelurahan dalam percepatan pencegahan dan penurunan stunting

6. Meningkatkan peran kampung atau kelurahan dalam melakukan konvergensi program atau kegiatan dalam percepatan pencegahan penurunan stunting terintegrasi di kampung atau kelurahan

7. Mengintensifkan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat di seluruh perangkat daerah distrik dan kampung atau kelurahan

8. Mengoptimalkan pendampingan keluarga pada lima kelompok sasaran yaitu remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita umur 0-9 bulan agar mendapatkan intervensi dan layanan yang berkualitas

9. Bersedia melakukan komitmen ini dan ikhlas serta penuh tanggungjawab. 

Sementara 20 lokus yang menjadi sasaran intervensi penurunan stunting adalah Kelurahan Karang Indah, Maro, Kelapa Lima, Kampung Wapeko, Kaiburse, Onggri, Toray, Erambu, Andaito, Selaw, Dufmira, Wambi, Buepe, Yawimu, Yowed, Wanam, Waan, Konorau, Suam dan Wantarma. 

“Harapan kami bahwa yang kita tentukan ini merupakan lokasi yang angka stuntingnya tinggi sehingga perlu kita lakukan intervensi,” ujar Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Merauke, Delsiana K Gebze.

Kesempatan yang sama, Kepala Bappeda-Litbang Kabupaten Merauke, Rhino Tahya memaparkan sinkronisasi program dari pemerintah pusat sampai di daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan untuk percepatan penurunan stunting.

Sebagai Pemerintah Daerah, Wakil Bupati Merauke, H. Riduan mengajak tim satgas lebih menjangkau kampung-kampung untuk melakukan intervensi penurunan stunting. Sebab menurutnya, masih banyak kampung pedalaman yang belum dijangkau untuk dapat mencapai harapan penurunan stunting. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia punya target penurunan prevalensi stunting di tahun 2024 adalah 14 persen.

Pemerintah Terus Jaga Stabilitas Harga dan Stok Pangan

Date:

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan perlunya komitmen kuat pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan stok bahan pangan di pasaran, terlebih kebutuhan masyarakat terhadap bahan pangan akan meningkat menjelang Ramadhan.

“Negara harus hadir memberikan solusi jangka pendek untuk mengendalikan harga pangan, sekaligus merumuskan rencana jangka panjang untuk menuju swasembada bahkan menyiapkan Indonesia sebagai adidaya pangan dunia,” kata Bamsoet, sapaan karibnya, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikannya dalam acara pengucapan sumpah/janji Wakil Ketua MPR RI Amir Uskara dari Fraksi PPP dan penggantian anggota MPR RI antar waktu, di Gedung Nusantara IV MPR RI, Jakarta, Jumat.

Bamsoet menyebut bahwa sejak awal tahun 2024, bangsa Indonesia menghadapi tantangan perekonomian yang cukup serius, berupa kenaikan berbagai harga komoditas kebutuhan pokok, seperti beras, telur, daging, dan lainnya.

Untuk itu, kata dia, Pemilu 2024 yang sudah mampu dilewati dengan baik bangsa Indonesia menjadi momentum untuk segera menilik kembali pentingnya kedaulatan pangan.

“Indonesia harus berupaya keras untuk memenuhi berbagai kebutuhan menuju swasembada pertanian. Khususnya pada komoditas utama seperti beras, gula, kedelai dan jagung serta pemenuhan pasokan pakan untuk ternak, dan swasembada daging serta susu,” katanya.

Bamsoet juga menyebut Indonesia patut berbangga karena sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia setelah India dan Amerika Serikat berhasil menyelenggarakan pemilu yang keenam pascaorde baru secara demokratis.

Menurut dia, siapapun pasangan presiden dan wakil presiden yang secara resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029 harus disambut dengan suka cita dan lapang dada.

Dengan demikian, lanjut dia, dapat meminimalisir lahirnya konflik horizontal dan menjaga iklim politik tetap sejuk, di samping harus memberikan ruang pula kepada presiden dan wakil presiden terpilih untuk dapat fokus menjalankan program kerja yang telah direncanakan.

“Bung Karno mengatakan ‘kemerdekaan’ adalah jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju kemakmuran. Maka demokrasi adalah pilar utama jembatan emas tersebut. Tanpa pilar yang kokoh, jembatan emas akan rapuh dan dapat roboh. Melalui demokrasi, kita juga dapat setahap demi setahap menyeberang menuju Indonesia yang maju, sejahtera dan berkeadilan,” tuturnya.

Bamsoet menambahkan bahwa penataan kembali infrastruktur pangan juga perlu dilakukan dengan menggunakan skema pertanian kolektif yang terorganisir, serta menghidupkan dan memberdayakan kembali koperasi petani.

Kemudian, pembangunan sistem lumbung pangan yang berkualitas guna mengelola sistem cadangan pangan, serta menata ulang tata niaga komoditas pangan agar berpihak pada petani dan memberikan pasar yang adil bagi pelaku usaha dan konsumen.

“Karenanya butuh keseriusan dan kerja sama antarpihak, serta ketekunan untuk menjalankan pembangunan secara berkesinambungan. Terpenting lagi, usaha tersebut harus dimulai sejak sekarang,” ucap Bamsoet.

Leave a reply

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

Kehadiran Tentara di Kampus Bukan Upaya Militerisasi

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigadir Jenderal Wahyu Yudhayana...

Kapuspen soal TNI Datangi Diskusi Mahasiswa: Ngobrol Dibilang Memata-matai

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Brigjen Kristomei Sianturi, meminta...

Pemerintah Bakal Buka Lowongan Kerja Besar-besaran, Sebagai Pengurus-Pengelola Kopdes Merah Putih

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi (Kemenkop) akan membuka 80 ribu...

Mari Bangun Optimisme Bangsa

Narasi “Indonesia Gelap” yang kerap muncul belakangan ini dinilai...