Deputi Pendanaan dan Investasi Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) Agung Wicaksono menegaskan, meskipun ada pernyataan dari Anies terkait pembangunan IKN, minat investor untuk menanamkan modalnya dalam mega proyek tersebut masih sangat tinggi.
“Kalau saya melihatnya sejauh ini minat (investor) tinggi-tinggi terus kok. Calon presiden menyebut begitu yang silakan. Namanya sedang pesta demokrasi, silakan saja,” ujar Agung di Jakarta pada akhir pekan lalu.
Keyakinan investor tersebut pun disampaikan oleh Direktur Utama PT Pakuwon Jati Alexander Stefanus Ridwan Suhendra. Sebagai investor domestik, ia cukup yakin dengan masa depan ibu kota baru ini.
“Saya sih tidak lihat ada (calon) presiden yang menolak. Kita lihat apakah masa depannya bagus atau tidak? Kalau saya lihat masa depannya bagus,” ungkap Ridwan.
Keyakinan tersebut, katanya, juga didasari dengan adanya UU IKN yang menjadikan pembangunannya tersebut sulit dibatalkan.
“UU-nya sudah ada. Jadi saya percaya bahwa di sana ada masa depan yang bagus. Jadi saya memikirkan itu aja, tidak usah memikirkan yang lain. Saya tidak memikirkan politik, yang penting masa depannya apakah bagus atau tidak,” tambahnya.
Lebih jauh, Agung menjelaskan sampai saat ini setidaknya sudah ada 328 letter of interest (LOI). Dari jumlah tersebut, sebanyak 45 persen berasal dari investor asing yang sampai saat ini masih bermitra dengan investor domestik.
Investor asing tersebut, kata Agung, paling banyak berasal dari Singapura, Jepang, China, dan Malaysia. Sejumlah investor dari Korea Selatan, Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, menurut Agung, juga tercatat menunjukkan minat mereka
Menurut rencana, peletakan batu pertama tahap ketiga IKN akan dilangsungkan pada 20-21 Desember dengan nilai investasi senilai Rp10 triliun. Pada tahap ketiga ini, fokus pembangunan adalah reboisasi area sumbu kebangsaan, properti, transportasi berbasis, listrik dan rumah sakit.
“Jadi hari ini sudah ada komitmen Rp36 triliun untuk pembangunan IKN yang berasal dari non-APBN. Sedangkan yang berasal dari anggaran negara di 2022 ada Rp5 triliun, dan di 2023 dari APBN mencapai Rp29 triliun, nah kalau dihitung menjadi sekitar Rp35 triliun,” jelasnya.
Komposisi pembiayaan pembangunan IKN yang seperti ini, kata Agung, membuktikan bawah IKN dibangun bukan hanya dari anggaran negara,, tapi juga dari partisipasi masyarakat dan pihak swasta, terutama para investor domestik yang menjadi investor pelopor.
