Kebijakan pemekaran wilayah menjadi enam provinsi merupakan komitmen serius pemerintah era Presiden Jokowi untuk memajukan Papua. Pemekaran wilayah atau DOB (Daerah Otonomi Baru) berupa kabupaten baru diharapkan akan memangkas administrasi, meningkatkan pelayanan kesehatan serta fasilitas pendidikan. Tentu saja kebijakan tersebut sangat didukung oleh tokoh intelektual. Dengan hadirnya DOB tersebut maka masyarakatnya akan makin maju. Jika ada kabupaten baru maka ada dana APBD tambahan sehingga bisa menambah anggaran untuk pembangunan di Papua, dampaknya warganya makin makmur.
Saat ini Papua memiliki 4 Daerah Otonomi Baru (DOB), yakni Provinsi Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan. Masyarakat sangat mendukung pembentukan DOB ini karena memberi banyak manfaat bagi warga di Bumi Cendrawasih. DOB akan berguna untuk pemerataan pembangunan karena rentang kendali pemerintahan yang makin kecil dan dana APBD dari pusat yang terus bertambah.
Pada awalnya Papua memiliki 2 provinsi yakni Papua dan Papua Barat. Namun masyarakat ingin agar ada penambahan provinsi baru karena untuk daerah seluas Papua, terlalu sedikit jika provinsinya ada 2. Pada tahun 2019, sebanyak 61 perwakilan orang asli Papua akhirnya melakukanaudiensi dengan Presiden Jokowi. Lantas keinginanmerekadikabulkanpada tahun 2022 dan pemerintah menambah 4 daerah otonomi baru di Bumi Cendrawasih.
Penambahan provinsi di Papua adalah permintaan rakyat dang dikabulkan pemerintah tahun 2022. Pemerintah menilai bahwa Papua memang butuh provinsi baru agar mempermudah pelayanan publik dan mendorong kesejahteraan rakyat. Setelah itu, masyarakat meminta DOB baru berupa kabupaten, agar pembangunan di sana lebih masif lagi.
Komisi II DPR RI, Agustinus Wilujeng Pramestuti mengatakan adanya DOB sangat membantu untuk segala kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat. Sebagai tokoh muda Mare, ia mendukung penuh atas DOB Maybrat Sau dan Mare. Ia mengimbau tokoh adat, tokoh perempuan dan tokoh agama untuk bersatu mendukung DOB baru untuk perubahan positif. Masyarakat akar rumput di Mare mendukung penuh DOB Mare. Hal ini akan berdampak dan membantu masyarakat dalam rentang kendali dan pelayanan pembangunan di Mare.
Penambahan kabupaten baru juga berpengaruh positif terhadap masyarakat, tak hanya penambahan provinsi baru. Penyebabnya karena saat ada kabupaten baru maka jarak antara kantor bupati dengan masyarakat menjadi semakin dekat, sehingga aspirasi rakyat bisa lebih maksimal diserap.
Bupati Kabupaten Mimika, Altinus Omaleng mengatakan adanya DOB akan lebih banyak posisi untuk gubernur, bupati/walikota, anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Itu bermakna, akan ada jauh lebih banyak politisi lokal Papua yang tertampung dalam kursi kekuasaan. Sehingga, misi otonomi khusus (otsus) adalah untuk kesejahteraan rakyat akan tercapai secara perlahan. Apresiasi diberikan kepada pemerintah, terutama Presiden Jokowi, karena beliau benar-benar ingin agar rakyat Papua makmur berkat pemekaran wilayah.
Sementara itu, politikus PDIP, Junimart Girsang mengatakan bahwa penambahan DOB adalah amanat dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Pemekaran wilayah boleh dilakukan dengan memperhatikan sejumlah hal.
Pemekaran wilayah akan mendongkrak kemajuan perekonomian karena bisa memicu efek domino positif. Jika ada provinsi baru maka akan ditambah pula infrastrukturnya dan yang paling gencar dibangun adalah jalan raya. Selain itu, sebenarnya infrastruktur yang paling dibutuhkan adalah listrik.
Masih ada segelintir desa di Papua yang belum memiliki aliran listrik. Bukan karena tidak ada sentuhan dari PLN, tetapi masyarakat luar Papua perlu mengetahui bahwa di sana kondisi geografisnya beda jauh dengan di Jawa. Ketika ada wilayah perbukitan dan pegunungan, atau di ujung pantai, tentu agak sulit untuk menyalurkan listrik.
Oleh karena itu jika ada pemekaran wilayah dan kabupaten baru maka ada penambahan dana APBD untuk DOB baru tersebut. Dana tersebut bisa sebagian dirupakan jadi proyek pengadaan listrik, sehingga seluruh wilayah Papua bisa menikmatinya. Pemerintah ingin ada azas keadilan sehinga semua rakyat Papua wajib menikmati fasilitas berupa aliran listrik yang memadai.
Ketersediaan listrik akan memicu kenaikan ekonomi masyarakat karena mereka tak lagi tergantung akan genset. Jika ada pasokan listrik maka rakyat akan semangat untuk memproduksi olahan hasil bumi (misalnya sagu) yang diolah menggunakan alat elektronik. Dengan begitu maka kegiatan perekonomian akan makin semarak dan roda finansial berputar dengan cepat.
Saat roda ekonomi berputar maka rakyat akan makin sejahtera. Listrik juga mendukung kegiatan berjualan online karena masyarakat bisa memiliki smartphone dan ada sinyal operatornya. Mereka bisa mendapatkan penghasilan yang lebih dengan menguasai digital marketing. Dahsyat sekali efek dari pemekaran wilayah yang bisa memicu kenaikan ekonomi rakyat.
Efek dari kesejahteraan rakyat berkat ekonomi yang meningkat pesat pasca pemekaran wilayah, juga terjadi di bidang pendidikan. Ketika warga Papua memiliki taraf hidup yang lebih baik maka mereka dengan senang hati menyekolahkan anaknya sampai jenjang yang tinggi, bahkan sampai kuliah. Untuk biayanya juga mandiri dan tidak tergantung dari beasiswa.
Sementara, pegiat HAM, Fransina Yoteni menyoroti persoalan pendidikan yang masih sangat tertinggal di tanah Papua. Hanya dua kota dengan tingkat pendidikan yang baik, yaitu Sorong dan Jayapura. Oleh karena itu, adanya DOB ini diharapkan akan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di seluruh pelosok Papua.
Penambahan 4 DOB Papua sangat berguna untuk pemerataan pembangunan. Penyebabnya karena jarak antara kantor pemerintah provinsi dengan rakyat akan makin dekat dan sang gubernur memahami kebutuhan warganya. Selain itu, pembangunan di 6 DOB Papua akan makin masif. Baik berupa infrastruktur di bidang komunikasi, transportasi, kesehatan, pendidikan dan fasilitas-fasilitas pendukung lain.
